Home / Berita Umum / Beberapa Parpol Serta Peserta Pemilu Di Kabupaten Aceh Besar Menampik Hasil Pleno

Beberapa Parpol Serta Peserta Pemilu Di Kabupaten Aceh Besar Menampik Hasil Pleno

Beberapa Parpol Serta Peserta Pemilu Di Kabupaten Aceh Besar Menampik Hasil Pleno – Beberapa parpol serta peserta pemilu di Kabupaten Aceh Besar menampik hasil Pleno atau Rekapitulasi Kalkulasi Nada buat tingkat DPRA, yg udah dilaksanakan oleh Komisi Independent Penentuan (KIP) Aceh Besar.

Menurut kabar, Selasa (7/5) proses rekapitulasi hasil kalkulasi nada pemilu 2019 yg diberlangsungkan di Jantho Sport Center berjalan cukuplah panas bahkan juga hampir ricuh.

Perihal ini dikira lantaran KIP Aceh Besar gak bisa penuhi permohonan beberapa parta politik buat buka kotak nada yg dicuragai berlangsung penggelembungan surat nada.

Oleh dikarenakan tersebut beberapa parpol yg turut dalam pemilu disana menampik hasil yg udah diputuskan oleh KIP di Aceh Besar, mereka pun memohon biar KIP Aceh Besar mengerjakan kalkulasi kembali surat nada.

“Alasan kami tak ingin terima hasil rekapitulasi proses ini, lantaran kami menilainya ada Pelanggaran terbentuk, sistematis, serta massif yg dilaksanakan beberapa pihak spesifik, ” Ucapkan Ketua DPW PA Aceh Besar, Saifuddin Yahya alias Pak Cek terhadap awak Wadah dalam pertemuan Wartawan di Samahani, Rabu, (8/5) .

Penolakan itu ucapnya dilandasi atas tiga permasalahan, ialah daftar pemilih Aceh Besar yg tidak pas DPT atau berlangsung menambahkan pada kertas nada, hasil rekap kecamatan yg berlangsung penggelembungan nada serta ditemukannya salinan form C-1 serta DA-1 ganda.

“Kami jadi parpol terasa udah dipermainkan, oleh janji manis mereka. Kata mereka bakal buat pleno kembali malam, akan tetapi seusai kami susul mereka, mereka sudahlah tidak ada, sampai rapat pleno yg dijanjikan pun gak dilakukan hingga saat ini, ” ucapnya.

Mengenai parpol yg menampik, ujarnya salah satunya Partai Wilayah Aceh (PDA) , Partai Nanggroe Aceh (PNA) , Partai SIRA, serta Partai Aceh (PA) . Pertemuan penolakan pleno KIP Aceh Besar itu pun dapat dukungan oleh Partai PKB.

Di saat itu, Ketua Harian Partai PDA Aceh Besar, Tgk Mufaddhal Zakaria mengemukakan pihaknya setuju menampik hasil pleno lantaran berlangsungnya penyimpangan dalam penyelenggaraan pemilu di Aceh Besar. Atas basic itu ia memohon pengelola pemilu buat bertanggung-jawab.

“Kita udah menyampaikan semuanya penyimpangan, kebohongan serta pelanggaran yg berlangsung ke Bawaslun serta tentulah itu berubah menjadi hasil yg udah disarankan oleh Bawaslu ke pihak KIP Aceh Besar, ” jelasnya.

“Kita beri dukungan langkah Bawaslu memberikan rujukan ke KIP Aceh Besar buat menindaklanjuti temuan-temuan yg udah kita adukan serta kami memohon KIP bisa menindaklanjutinya kala pleno. Namun KIP jadi memutar kenyataan serta tak mengacuhkan rujukan Bawaslu. Kita sedih dengan kemampuan KIP Aceh Besar lantaran udah mendustai integritasnya bertindak sebagai pengelola pemilu” tegas Tgk Mufaddhal.

Perihal sama diungkapkan oleh politikus PNA Aceh Besar, Irmansyah, pihaknya dengan tegas pun menjelaskan menampik hasil Pleno KIP Aceh Besar lantaran banyak diketemukan pelanggaran, akan tetapi KIP terlepas tangan dari tanggung jawabnya.

Penasehat PNA Aceh Besar itu menyampaikan kalau pihaknya menemukannya banyak pelanggaran di lapangan, seperti daftar pemilih terus yg tak sama dengan SK KIP No. 31/HK. 03. 1-Kpt/1106/KIP-Kab/IV/2019 terkait pemastian DPT dengan banyaknya 266. 700. Dan Komisi Penentuan Umum (KPU) RI menyuruh terhadap KIP Aceh Besar buat memanfaatkan DPTHP-2 tertanggal 15 Desember 2018 sejumlah 266. 005 pemilih.

“Kami menemukannya banyaknya nada pemilih melampaui DPT pada tingkat DPRA sebesar 273. 530 yg bersumber dari banyaknya daftar pemilih penambahan (DPTb) A. 4-KPU sejumlah 859, serta daftar pemilih privat A. DPK-KPU sejumlah 7. 408 pemilih, dengan keseluruhan banyaknya perbedaan antara DPT serta pemakai hak nada seusai pleno PPK se-kabupaten Aceh Besar sebesar 7. 525 pemilih. Perihal ini pula sebagai salah satunya basic hukum kalkulasi nada kembali di TPS lantaran tertengarai berlangsungnya penggelembungan, ” jelas Irmansyah.

Hasil praktek kebohongan pun dikatakan Wasekjen DPP Partai SIRA, Jufriadi Akmal. Menurut dia, PNA banyak menemukannya kebohongan yg dilaksanakan pada tingkat kecamatan. Sebab itu, ujarnya, PNA akan tidak terima apa pun ketentuan KIP Aceh Besar, hingga ada sikap transparansi dari KIP buat menuntaskan sejumlah perkara pelanggaran, termasuk juga kalkulasi nada kembali (PSU) seperti yg udah disarankan oleh Bawaslu.

“Kita mengharapkan perihal ini tuntas hingga kecurangan-kecurangan itu dikatakan, ” tegasnya.

Sekretaris DPW-PA Aceh Besar Bakhtiar memberi tambahan kalau hasil pengamatan rekapitulasi daftar pemilih, data pemanfaatan surat nada resmi serta tak resmi buat tingkat DPRA serta DPRK menurut hasil rekap pleno PPK se-Kabupaten Aceh Besar, jadi bisa diartikan berlangsung kebohongan yg terbentuk, sistematis serta masif.

“Selain pelanggaran dalam soal DPT, kami pun menemukannya pelanggaran dalam penggelembungan nada di 15 kecamatan, 115 Desa/Gampong serta 220 TPS di Kabupaten Aceh Besar, ” ucapkan Ketua Fraksi PA di DPRK Aceh Besar itu.

“Temuan yang lain merupakan ada pergantian DA-1 kecamatan yg di ubah tiada didapati oleh saksi partai sama seperti yg berlangsung di Kecamatan Leupueng, Kecamatan Seulimuem, Kecamatan Kuta Cot Glie, serta Kecamatan Peukan Bada, ” ucapkan Bakhtiar.

About admin