Home / Berita Umum / BPN Laporkan Salah Input Atas C1 Ke Bawaslu Ditolak

BPN Laporkan Salah Input Atas C1 Ke Bawaslu Ditolak

BPN Laporkan Salah Input Atas C1 Ke Bawaslu Ditolak – Tubuh Pengawas Penentuan Umum (Bawaslu) menampik menindaklanjuti laporan pendapat kekeliruan input data dalam Metode Kabar Kalkulasi Nada (Situng) yg dilaksanakan oleh Komisi Penentuan Umum (KPU) .

Hal semacam itu dikatakan oleh Ketua Bawaslu Abhan dalam sidang pendahuluan yg diselenggarakan di Area Sidang Bawaslu RI, Jalan MH Thamrin, Senin (4/2) .

” Menjelaskan laporan pendapat pelanggaran administratif Pemilu tidak bisa di terima, ” kata Abhan.

Didapati, KPU diadukan oleh team IT Tubuh Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga, Dian Islamiwati Fatwa dengan nomer laporan 09/LP/PP/ADM/RI/00. 00/V/2019. Pelapor mengira ada kebohongan Pemilu berkenaan salah input C1 dalam Situng KPU.

Masa itu, pelapor bawa barang untuk bukti dalam sebuah kotak mempunyai ukuran tengah yg berisi bukti salah input C1 di Situng KPU.

Bawaslu merasa laporan dari Dian Fatwa cuma sekedar penuhi bagian resmi. Sesaat buat bagian materiil tak tercukupi lantaran materi laporan sama seperti ketetapan Bawaslu pada laporan BPN yang lain yg diselenggarakan pada 14 Mei 2019.

Tidak hanya itu, Komisioner Bawaslu, Ratna Dewi Pettalolo menjelaskan laporan itu udah melalui batas tenggang waktu yg dirapikan dalam perundang-undangan yg berlaku.

Dia menjelaskan moment yg diadukan oleh pelapor berlangsung pada 27 April hingga 2 Mei 2019. Namun, pelapor baru menyampaikan ke Bawaslu pada 14 Mei. Dikarenakan, ujarnya, ketetapan mengatakan laporan mesti diungkapkan selambatnya 7 hari seusai moment berlangsung.

” Kalau laporan pelanggaran administratif pemilu diungkapkan dalam hari ke-9 sejak mulai moment pendapat pelanggaran didapati. Kalau laporan udah melampaui tenggat waktu, ” kata Ratna.

Awal mulanya, Dian Fatwa berbarengan Koordinator relawan team IT BPN Prabowo-Sandi, Mustofa Nahrawardaya mengakui menemukannya beberapa puluh ribu formulir C1 yg salah input dalam Situng KPU. Mustofa mengatakan jumlah kekeliruan input itu dapat capai 15, 4 prosen dari nada resmi nasional di pemilu.

Diketahui, dalam ketetapan yg tambah besar pada 14 Mei 2019, Bawaslu menjelaskan KPU udah mengerjakan pelanggaran tata trik dalam input data Situng Pemilu 2019. Hal semacam itu diungkapkan Ketua Majelis Hakim Abhan kala membacakan putusun sidang pelanggaran Situng di kantor Bawaslu, Jakarta (16/5) .

” Mengadili, satu, menjelaskan KPU bisa dibuktikan dengan cara resmi menyalahi ketentuan trik serta proses dalam input data metode kabar pungutan suara atau Situng.
Dua menyuruh KPU buat melakukan perbaikan tata trik serta proses dalam input data metode kabar pungutan suara dalam Situng, ” kata Abhan.

About penulis77