Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan Harus Ikuti Ombudsman RI

Agen Casino

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan Harus Ikuti Ombudsman RI – Ombudsman menjelaskan peletakan PKL di Jalan Jatibaru Raya, Tanah Abang, Jakarta Pusat, melawan hukum. Ketum PSI Grace Natalie memanggil Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mesti mengerjakan kajian Ombudsman RI buat melakukan perbaikan penyusunan PKL Tanah Abang.

” Seandainya dari Ombudsman, saya fikir, dengan kredibilitasnya, telah ada kajian yang sifatnya menyeluruh. Saatnya untuk Pemprov menindaklanjuti serta tak usah malu apabila Pemprov tukar kebijakan. Toh, kita ketahui seluruhnya berproses, ” kata Grace di kantor PBNU, Jl Kramat Raya, Jakarta Pusat, Senin (26/3/2018) .

Ia menginginkan Anies selekasnya menindaklanjuti laporan Ombudsman serta buka kembali Jalan Jatibaru, Tanah Abang, yang ditutup. Hal semacam tersebut dikarenakan ada beberapa pihak yang mengeluhkan kebijakan penutupan jalan itu.

” Seandainya benar-benar dari segi mana lantas, pemakai jalan, pedagang (Blok G) , saat lalu lalang di lebih kurang, segala mempunyai resiko negatif dari penutupan Jalan Jatibaru, buat apa dipertahankan, ” papar Grace.

” Seandainya benar-benar telah dikeluhkan penduduk, terlebih seandainya telah ada rujukan dari Ombudsman, alangkah seharusnya ini jadi input serius oleh Pemprov DKI buat perhitungkan bersama-sama. Dikarenakan, jadi pemimpin, kita telah keluar dari pilkada, jadi menjaga atau tdk berimbas pada support menguat atau tdk, saya fikir tetapi lebih pada keperluan warga saja, deh, ” sambungnya.

Menurut dia, Anies mesti merealisasi laporan dari Ombudsman yang menjelaskan Jalan Jatibaru mesti di buka dalam kurun saat 60 hari. Menurut dia, Anies mesti memberikannya tanggapan cepat supaya tdk di anggap antikritik serta terbuka pada wejangan yang masuk.

” Seandainya Pak Anies cepat mengerjakan dengan baik, saya fikir penduduk dapat mengapresiasi bahwa dia tdk antikritik. Pemprov itu terbuka dengan input serta siap melakukan perbaikan kebijakannya sendiri tambah positif, ” papar Grace.

Diawalnya, Ombudsman menjelaskan penyusunan PKL di Tanah Abang menyalahi ketentuan (maladministrasi) . Lantaran itu, penyusunan PKL Tanah Abang butuh diatur kembali.

Ombudsman saat ini menegaskan penyusunan PKL di Jalan Jatibaru, Tanah Abang, itu punya kandungan pelanggaran, bahkan juga sebagai perbuatan melawan hukum.

” Penilaian menyeluruh serta penyusunan kembali area Tanah Abang sama sesuai peruntukannya supaya sama sesuai aturan aturan perundang-undangan, ” demikianlah kata Ombudsman dalam info persnya, Senin (26/3/2018) .