Home / Berita Umum / Kejari Gunung Kidul Menahan Kepala Desa Yang Lakukan Korupsi

Kejari Gunung Kidul Menahan Kepala Desa Yang Lakukan Korupsi

Kejari Gunung Kidul Menahan Kepala Desa Yang Lakukan Korupsi – Kejaksaan Negeri (Kejari) Gunungkidul, Yogyakarta, menahan Kepala Desa Bunder, Kecamatan Patuk, Kabul Santosa, tersangka masalah sangkaan korupsi Aturan Berbelanja serta Pendapatan Desa (ABPDes) Bunder.

Kasi Intelejen Kejaksaan Negeri Gunungkidul, Wibowo Wisnu Nugroho mengemukakan, penahanan pada Kabul Santoso di Lapas II A Yogyakarta, atau lapas Wirogunan dikerjakan Senin (22/5/2017).

Sistem penahanan, sambung Wibowo, berdasar pada hasil penyelidikan step dua. ” Sesudah semua dicek, Pak Kabul dikerjakan penahanan mulai sejak hari Senin tempo hari hingga 20 hari ke depan, ” katanya waktu didapati di kantornya, Selasa (23/5/2017).

Dari hasil penyelidikan di ketahui, tersangka lakukan tindak pidana korupsi APBDes dengan modus tak memasukkan pendapatan asli desa ke kas desa. Ia memasukkan duit itu kedalam kekayaan pribadinya.

Tubuh Pengawasan Keuangan serta Pembangunan (BPKP) DIY mencatat, keseluruhan kerugian meraih Rp 137, 9 juta.

” Dalam APBDes itemnya banyak serupa APBD, nah satu diantara modusnya tak memasukkan pendapatan asli ke kas desa, namun jadi masuk ke pendapatan pribadinya, ” jelasnya.

Nugroho mengakui pihaknya belum dapat meyakinkan kapan pelimpahan berkas ke pengadilan Tipikor Yogyakarta. Tetapi ditargetkan sebelumnya saat penahanannya habis, berkas telah dilimpahkan.

” Sekurang-kurangnya satu minggu sebelumnya habis bakal kita limpahkan ke Pengadilan Tipikor, ” paparnya.

Ia mengakui, masalah korupsi di desa karna ada dua peluang yaitu penyimpangan administrasi serta hukum. Diluar itu, pengawasan dari Tubuh Permusyawaratan Desa (BPD) kurang jalan dengan baik

Beitupun dengan kwalitas SDM di desa masih tetap kurang cakap dalam mengelola aturan. ” Waktu kami lakukan pengenalan di desa, ada keluhan dari desa berkaitan kurangnya fasilitator desa untuk pendampingan pengelolaan dana desa, ” ucapnya.

Penasehat hukum Kabul Santosa, Suraji Notosuwarno mengakui telah ajukan surat penahanan, tetapi tidak diterima. ” Usaha penangguhan penahanan dikerjakan karna client kami masih tetap mempunyai tanggung jawab sebagai kepala desa, ” jelasnya.

Clientnya, lanjut dia, tak berusaha lakukan korupsi. Tetapi karna minimnya pengetahuan mengenai pengelolaan aturan, berlangsung kekeliruan dalam pengelolaan aturan. Kejaksaan Negeri (Kejari) Gunungkidul, Yogyakarta, menahan Kepala Desa Bunder, Kecamatan Patuk, Kabul Santosa, tersangka masalah sangkaan korupsi Aturan Berbelanja serta Pendapatan Desa (ABPDes) Bunder.

Kasi Intelejen Kejaksaan Negeri Gunungkidul, Wibowo Wisnu Nugroho mengemukakan, penahanan pada Kabul Santoso di Lapas II A Yogyakarta, atau lapas Wirogunan dikerjakan Senin (22/5/2017).

Sistem penahanan, sambung Wibowo, berdasar pada hasil penyelidikan step dua. ” Sesudah semua dicek, Pak Kabul dikerjakan penahanan mulai sejak hari Senin tempo hari hingga 20 hari ke depan, ” katanya waktu didapati di kantornya, Selasa (23/5/2017).

Dari hasil penyelidikan di ketahui, tersangka lakukan tindak pidana korupsi APBDes dengan modus tak memasukkan pendapatan asli desa ke kas desa. Ia memasukkan duit itu kedalam kekayaan pribadinya

Tubuh Pengawasan Keuangan serta Pembangunan (BPKP) DIY mencatat, keseluruhan kerugian meraih Rp 137, 9 juta.

” Dalam APBDes itemnya banyak serupa APBD, nah satu diantara modusnya tak memasukkan pendapatan asli ke kas desa, namun jadi masuk ke pendapatan pribadinya, ” jelasnya.

Nugroho mengakui pihaknya belum dapat meyakinkan kapan pelimpahan berkas ke pengadilan Tipikor Yogyakarta. Tetapi ditargetkan sebelumnya saat penahanannya habis, berkas telah dilimpahkan.

” Sekurang-kurangnya satu minggu sebelumnya habis bakal kita limpahkan ke Pengadilan Tipikor, ” paparnya.

Ia mengakui, masalah korupsi di desa karna ada dua peluang yaitu penyimpangan administrasi serta hukum. Diluar itu, pengawasan dari Tubuh Permusyawaratan Desa (BPD) kurang jalan dengan baik.

Beitupun dengan kwalitas SDM di desa masih tetap kurang cakap dalam mengelola aturan. ” Waktu kami lakukan pengenalan di desa, ada keluhan dari desa berkaitan kurangnya fasilitator desa untuk pendampingan pengelolaan dana desa, ” ucapnya.

Penasehat hukum Kabul Santosa, Suraji Notosuwarno mengakui telah ajukan surat penahanan, tetapi tidak diterima. ” Usaha penangguhan penahanan dikerjakan karna client kami masih tetap mempunyai tanggung jawab sebagai kepala desa, ” jelasnya.

Clientnya, lanjut dia, tak berusaha lakukan korupsi. Tetapi karna minimnya pengetahuan mengenai pengelolaan aturan, berlangsung kekeliruan dalam pengelolaan aturan.

About admin