Home / Berita Umum / Surati Jokowi Anggota DPR Dari PKB Minta Penyelesaian Kasus HAM 1998 Segera Dilakukan

Surati Jokowi Anggota DPR Dari PKB Minta Penyelesaian Kasus HAM 1998 Segera Dilakukan

Surati Jokowi Anggota DPR Dari PKB Minta Penyelesaian Kasus HAM 1998 Segera Dilakukan – Anggota DPR dari Fraksi PKB Faisol Riza pun mengirim surat pada Presiden Joko Widodo ( Jokowi) untuk menagih penyelesaian masalah HAM penghapusan orang dengan paksa pada tahun 1997-1998. Sebelumnya setelah ia bersurat pada Ketua DPR Bambang Soesatyo.

Faisol membetulkan sudah membuat surat kedua-duanya. Kembali lagi ia menekan supaya pemerintah menjalankan referensi DPR yang dibikin pada 28 September 2009. Referensi itu berdasar pada hasil penyidikan Komnas HAM pada 2006.

Dalam surat pada Presiden Jokowi, Faisol mengharap pemerintah menindaklanjuti referensi DPR itu. Ia menyentuh program Nawacita Jokowi.

“Telah 10 tahun referensi itu di terima Instansi Kepresidenan dari DPR. Penduduk serta terpenting keluarga korban begitu mengharap supaya 4 referensi itu Bapak Presiden kerjakan. Tidakkah penyelesaian pelanggaran HAM waktu lantas adalah salah satunya program yang Bapak rencanakan dalam Nawa Cita?” catat Faisol seperti diambil merdeka.com, Jumat (25/1).

“Saya meyakini Bapak Presiden masih tetap ingat WIJI Thukul, salah satunya korban penghapusan paksa 1998. Sebab kami ketahui, Bapak Presiden pun kenal serta bahkan juga sempat berjumpa keluarga Wiji Thukul di Sorogenen, Solo. Mendekati pelantikan Bapak menjadi Presiden, Bapak sempat juga berjumpa dengan Pak Utomo Raharjo, orangtua Petrus Bima Anugerah yang jadi korban orang hilang. Lantas, pada bulan Mei 2018 waktu lalu, Bapak Pun berjumpa dengan Pak Paian Siahaan, orangtua korban orang hilang Ucok Munandar Siahaan, dalam pertemuan pada Bapak Presiden dengan keluarga korban peserta Tindakan Kamisan di Istana Negara,” lanjut Faisol.

Ia menjelaskan menjadi salah satunya korban selamat, serta anggota legislatif, mempunyai keharusan kepribadian untuk mencari rekan-rekan sama-sama korban. Ia ingin mengetuk hati Presiden Jokowi untuk menjalankan referensi DPR.

“Terutamanya diawali dari yang sangat menekan buat keluarga korban, yakni penerimaan atas mereka yang masih tetap hilang, pemberian kompensasi serta rehabilitasi, ratifikasi Konvensi Internasional Anti Penghapusan Paksa, serta Pengadilan HAM Ad Hoc buat masalah itu,” kata Faisol.

Faisol meyakini presiden akan menjalankan referensi DPR bukan sekedar memberi keadilan buat korban.

“Tapi Pun adalah bentuk penerapan janji Nawa Cita dan penerapan tanggung jawab konstitusional Bapak Presiden di bagian HAM. Hal itu akan jadikan Bapak Presiden makin di cintai rakyat menjadi Presiden yang begitu perduli pada hak asasi manusia serta keadilan,” ujarnya.
Mengenai empat referensi seperti ditulis dalam surat Faisol, seperti berikut:

1. Mereferensikan Presiden untuk membuat Pengadilan HAM Ad-hoc;

2. Mereferensikan Presiden serta seluruh institusi pemerintah dan pihak berkaitan untuk selekasnya lakukan penelusuran pada 13 aktivis yang masih tetap hilang;

3. Mereferensikan Pemerintah untuk merehabilitasi serta memberi kompensasi pada keluarga korban yang hilang;

4. Mereferensikan Pemerintah supaya selekasnya meratifikasi Konvensi Anti Penghapusan Paksa menjadi bentuk prinsip serta suport untuk hentikan praktek Penghapusan Paksa di Indonesia.

About admin